#5
BUMN Masih Dililit 3 Masalah Berat
Penulis
: Wahyu Satriani Ari Wulan | Rabu, 7 Oktober 2009 | 15:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati
sebagai faktor ekonomi terbesar, namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga
kini masih disandera oleh tiga masalah berat saat ini. Hal tersebut terungkap
dalam buku karya Faisal Basri yang bertajuk "Lanskap Ekonomi
Indonesia".
"Dalam buku ini disebutkan BUMN disandera oleh tiga masalah berat," ujar Wakil Presiden terpilih Boediono saat membacakan sepenggal isi dalam buku yang baru diluncurkan hari ini (7/10) di Jakarta.
Tiga masalah yang dimaksud, yaitu adanya missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian.
diperlakukan secara khusus seperti perusahaan swasta lainnya. "Ketika warga negara biasa sudah bisa menjadi warga negara mandiri, maka BUMN harus mundur dan pemerintah hanya sebatas regulator dan pembina saja tidak perlu sebagai pelaku ekonomi," ujarnya.
"Dalam buku ini disebutkan BUMN disandera oleh tiga masalah berat," ujar Wakil Presiden terpilih Boediono saat membacakan sepenggal isi dalam buku yang baru diluncurkan hari ini (7/10) di Jakarta.
Tiga masalah yang dimaksud, yaitu adanya missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian.
diperlakukan secara khusus seperti perusahaan swasta lainnya. "Ketika warga negara biasa sudah bisa menjadi warga negara mandiri, maka BUMN harus mundur dan pemerintah hanya sebatas regulator dan pembina saja tidak perlu sebagai pelaku ekonomi," ujarnya.
Sumber :
Komentar:
1. Desyria
Pratiwi (21212913)
Dari
ke-3 masalah yang dikutip Wakil Presiden Boediono ini “Tiga masalah yang
dimaksud, yaitu adanya missed management dan kelemahan etos kerja,
politisasi dan penjarahan, serta korupsi dan kelalaian” dari masalah tersebut
yang masih saja banyak terjadi adanya korupsi karena ketidakadaannya pengawasan
yang ketat dari pihak BUMN. Seharusnya korupsi tersebut tidak terjadi, karena
korupsi bukan hanya merugikan BUMN dan Pemerintah tetapi juga merugikan Negara.
Berawal dari tiga masalah tersebut dapat mengakibatkan masalah-maslah yang
lainnya, oleh karena itu baik dari pihak BUMN ataupun Pemerintah sebaiknya
bertindak tegas dengan adanya masalah-masalah yang terjadi di dalam BUMN.
Dengan begitu masalah-masalah yang lainnya tidak akan terjadi dan masalah yang
sebelumnya dan tidak akan terjadi kembali.
2. Isna
Hardiani (23212849)
BUMN institut yang rentan dengan korupsi.
Kerugian yang di peroleh negara berjumlah besar yang berasal dari hasil korupsi
pekerja BUMN. Pemerintah dalam hal ini harus cepat menangani serta mencegah
mengurangi terjadi korupsi lagi yang dilakukan pekerja BUMN. Sudah cukup besar
kerugian yang kita peroleh dari tindakan korupsi yang pekerja BUMN lakukan.
Pemerintah dan sejumlah BUMN harus aktif dalam mengawasi kinerja pekerja BUMN
agar tidak semakin banyak korupsi yang dilakukan. Bagaimana negara kita mau
maju ? uang negara habis di makan dan dimiliki oleh pihak yang tidak
bertanggung jawab.
3. Mira
Rusmayanti (24212596)
Tiga
masalah tersebut masih berkaitan. Pemerintah harus mengawasi lebih dulu
menegement dalam usaha itu. Terus cara kerja suata perusahaan, jangan sampai
terjadi korupsi didalam usaha itu sendiri juga terjadi kelalaian kerja. Ketiga
masalah itu harus selalu jadi perhatian pemerintah, supaya yang menjadi harapan
pemerintah bisa tercapai. Yaitu BUMN tidak perlu diperlakukan secara khusus,
rakyat atau warga Negara bisa mandiri, dalam mendirikan suatu usaha. Tidak
banyak kerja di korupsi, kelalaian, penjarahan, kelemahan etos kerja dan
sebagainya. Di karena kan warga Negara telah mengerti dan bisa mandiri. Jadi
pemerintah hanya tinggal mengawasi dan membina suatu usaha tersebut.
4. Putri
Eka Ayu (25212762)
Seharusnya
BUMN lebih tegas lagi dalam masalah yang sedang dialaminya, misalnya dalam hal
missed management dan kelemahan etos kerja, politisasi dan penjarahan, serta
korupsi dan kelalaian. Walaupun masalah tersebut tidak ada, BUMN tidak harus
diperlakukan secara khusus, karena warga Negara Indonesia sudah terbiasa
menjadi warga Negara yang mandiri. Karena pemerintah hanya sebagai jembatan dan
pembinaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar